DPR RI Pernah Dimaki Profesor Prancis dengan Kata "Kalian Semua Goblok"

Studi banding anggota DPR ke luar negeri terus menuai protes. Kunjungan itu bak liburan masa reses yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasilnya tidak jelas.

Komisi X yang membawahi olahraga, dan pariwisata, misalnya kedapatan berfoto-foto dan membeli tiket pertandingan Real Madrid di ke Stadion Santiago Bernabeu, Spanyol.

Lalu studi banding Komisi VIII ke Australia. Mereka hendak melakukan studi banding ke parlemen Australia, padahal parlemen di Negeri Kanguru itu sedang reses. Konyolnya lagi anggota DPR sempat membohongi mahasiswa Indonesia di sana soal email resmi Komisi VIII beralamat di komisi8@yahoo.com.

"Itu semakin memperjelas studi banding itu tidak ada gunanya. Itu hanya modus untuk jalan-jalan dan mendapatkan uang saku," ujar Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

Banyak cerita minor tentang kelakuan wakil rakyat saat berkunjung ke luar ngeri. Pada 28 Juli 2005, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda memergoki anggota DPR dari Badan Legislatif jalan- jalan dan belanja barang mewah. Wakil rakyat pun terpotret sedang menenteng barang belanjaan merek Bally atau Gucci.

"Mereka tidak ada agenda di Belanda dan saat itu kami memang ingin menemui mereka untuk audiensi. Mereka 2 malam di Amsterdam," ujar mantan Ketua PPI Amsterdam 2004- 2005 Berly Martawardaya kepada detikcom.

Anggota DPR tidak mempunyai agenda resmi ke Amsterdam karena pada saat itu Parlemen Belanda yang berkedudukan di Den Haag juga sedang masa reses.

Hal senada juga dibeberkan mantan Ketua PPI Perancis Mahmud Syaltout. Sebelum mendatangi Amsterdam, anggota DPR itu sebenarnya hendak studi banding ke Perancis. Tidak jelas dalam urusan apa kunjungan itu. Namun, kedatangan anggota DPR itu telah jauh-jauh hari ditolak oleh PPI Perancis.

Ketua PPI saat itu (alm) Rudianto Ekawan, memerintahkan semua mahasiswa untuk datang ke KBRI Perancis dan melakukan aksi walk out serta membacakan surat protes atas kedatangan anggota DPR. Aksi ini diharapkan menjadi tamparan keras bagi wakil rakyat yang datang tanpa persiapan ke Perancis.

Anggota DPR tidak bisa memberikan penjelasan logis soal kedatangan mereka. Salah seorang juru bicara DPR menyatakan tujuan mereka untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pintar. Mereka juga memuji mahasiswa di luar negeri sebagai pemimpin bangsa dan juga merupakan konstituen mereka.

"Sebelum pidato selesai, teman saya, Rudianto AB interupsi dan membacakan surat protes dari PPI Prancis. Kemudian kita walk out. KBRI pun geger dan semua marah sama kita," cerita Mahmud.

Gara-gara kejadian itu semua jadwal kunjungan DPR di Belanda dan Belgia ikut dibatalkan. Akhirnya PPI Belanda memergoki para wakil rakyat itu asyik berbelanja.

Mahmud kembali menjadi guide untuk anggota DPR yang melakukan studi banding mengenai masalah anggaran ke Perancis pada 2006. Sebenarnya, kedatangan anggota DPR bukan ke Perancis, tetapi hendak menonton pertandingan final Piala Dunia di Jerman antara Italia melawan Perancis. Karena datang lebih awal, mereka menyempatkan diri melancong ke negeri mode tersebut.

Rombongan ternyata tidak hanya terdiri dari anggota DPR, tapi juga banyak terdapat anggota DPRD dari DKI Jakarta. Selama berada di Perancis, para wakil rakyat itu menghamburkan uang dengan berbelanja merek mahal semisal Louis Vitton, Pierre Cardin, dan membeli jam tangan mahal yang harganya dapat membiayai uang kuliah seorang mahasiswa selama setahun.

KBRI Perancis yang dipimpin oleh (alm) Arizal Effendi juga menolak memfasilitasi anggota DPR. Para anggota dewan dianggap sebagai rombongan liar.

Saat itu, salah seorang anggota DPR sempat meminta untuk dicarikan gadis panggilan di Perancis. Mahmud menjelaskan, di Perancis tidak ada pusat lokalisasi seperti Red Light di Belanda.Si anggota DPR kemudian meminta ditunjukkan pusat tarian striptis di Perancis. Mahmud pun menyarankan agar mereka pergi sendiri ke Moulin Rouge.

Saat akan kembali ke Jerman, ketua rombongan DPR itu nyeletuk ada yang kurang saat di Perancis. "Apa yang kurang, belum beli Hermes ya atau barang apalagi yang tidak ada?" kata salah seorang anggota rombongan menanggapi celetukan ketuanya. "Bukan, kita belum sempat foto-foto di Menara Eiffel," jawab si ketua santai.

Pada 2007, anggota DPR mendapat makian Guru Besar Ilmu Tata Negara Universitas Sorbon Perancis Prof Edmond Jouve. Saat itu, beberapa anggota DPR ke Perancis untuk melakukan studi banding tentang Kementerian Negara dan Dewan Penasihat.

Mahmud yang mahasiswa Ilmu Tata Negara pun meminta Jouve untuk menjelaskan sistem tata negara di Perancis dan Indonesia. Dalam pertemuan di KBRI Perancis itu, Jouve menjelaskan sistem tata negara Perancis dan Indonesia sangat berbeda.

Mendengar paparan itu, seorang anggota dewan nyeletuk mereka salah mendatangi Perancis untuk studi banding. Anggota dewan lainnya pun terbahak-bahak mendengar celetukan itu.

Melihat hadirin tertawa, Jouve bertanya. Penerjemah menjelaskan celetukan sang anggota dewan. Mendapat penjelasan itu Jouve marah. "Kalian semua goblok," maki Jouve dalam bahasa Perancis.

Sang profesor lantas mengingatkan Indonesia bukanlah negara kaya dan masih berada di dalam kategori negara berkembang, kenapa malah menghamburkan uang jika tidak ada hasilnya. Sungguh ironis keadaan negara kita sekarang.

Read More

9:32 AM | 0 komentar

Rp 100 Miliar untuk Kunker DPR 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR RI mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 100 miliar untuk membiayai kunjungan kerja para anggota dewan selama tahun 2011. Angka tahun ini tak jauh berbeda dengan alokasi anggaran tahun lalu sebesar Rp 107 miliar. 

"Tahun lalu, Rp 107 miliar. Namun, realisasinya hanya 50 persen. Sisanya dikembalikan. Tahun ini alokasinya Rp 100 miliar lebih untuk keseluruhan. Nanti realisasinya lihat pada akhir tahun 2011," ungkap Sekjen DPR RI Nining Indrasaleh di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/5/2011). 

Tahun lalu, menurut Nining, sekitar 50 persen anggaran dikembalikan karena Komisi tak bisa melaksanakan kunjungan kerja (kunker) tersebut. Tahun ini, anggaran diharapkan bisa terpakai untuk menyelesaikan 70 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas. Nining mengatakan, anggaran kunker untuk merampungkan satu RUU adalah Rp 1,7 miliar. Namun, tidak semua panitia khusus RUU bisa melakukan kunker ke luar negeri. 

"Misalnya, RUU sebagai tindak lanjut keputusan MK, itu berarti harus ada revisi. Kalau substansi revisi tidak sampai 50 persen, maka kebijakan pimpinan itu tidak boleh melakukan kunker. Lalu, RUU pemekaran wilayah, RUU yang sifatnya ratifikasi internasional, RUU peraturan pemerintah pengganti UU," tambahnya. 

Selain itu, Nining menegaskan bahwa Komisi yang menentukan jumlah peserta rombongan kunker, termasuk anggota, staf, dan sekretariat. Meski demikian, penentuan jumlah peserta masih harus disesuaikan dengan standar yang berlaku. 

Terkait anggota dewan yang masuk ke dalam daftar peserta kunjungan kerja padahal sudah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nining mengaku tidak tahu-menahu. "Kami kan tidak tahu sebelumnya, tidak ada pemberitahuan kepada kami. Saya kira kalau ada pemberitahuan lebih dulu, tidak akan diikutsertakan," ungkapnya.

Pada masa reses ini, tercatat, rombongan DPR yang pergi melakukan kunker ke luar negeri adalah Komisi I, Komisi VIII, Komisi X, dan Badan Urusan Rumah Tangga. Komisi I berkunjung ke lima negara, yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia.

Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata. Sementara itu, Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan menyambangi Inggris dan Amerika Serikat. Informasi teranyar, Komisi II DPR juga akan ke India pada 3-7 Mei untuk belajar tentang kependudukan.

Read More

9:49 AM | 0 komentar

"Email" Resmi DPR, gara-gara kasus Australia

JAKARTA, — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh mengungkapkan, alamat e-mail resmi DPR dengan domain dpr.go.id sudah ada sejak Mei tahun 2000. Namun, kata dia, tidak semua anggota dewan memanfaatkan fasilitas ini. 

"E-mail dari semua anggota sudah kita siapkan, tinggal mengisi password bagi yang belum menggunakan. E-mail sudah banyak yang aktif, nanti diingatkan kembali untuk digunakan," ujar Nining di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/5/2011). 

Menurutnya, insiden e-mail komisi8@yahoo.com di Australia hanya kesalahan kecil. "Maafkanlah, itu kan hanya kesalahan penyebutan oleh tenaga ahli. Sebenarnya kalau soal domain itu sudah ada sejak lama, sejak Mei tahun 2000. Sebelum reses kemarin, kami juga sudah melakukan orientasi terhadap 850 tenaga ahli, termasuk fasilitas IT yang sedang kita kembangkan di tengah DPR. Kami sudah sosialiasasi soal itu," ungkapnya. 

Nining mengimbau agar anggota dewan bersedia memakai e-mail dengan alamat resmi yang telah disediakan. Ia menyatakan, alamat tersebut terjamin keamanannya. 

Seperti diwartakan, dalam pertemuan antara rombongan Komisi VIII dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, muncul pertanyaan tentang e-mail resmi komisi dan anggota yang dapat dihubungi. Namun, tak ada satu pun anggota rombongan yang mengetahui alamat e-mail resmi hingga akhirnya seorang anggota rombongan menyebut alamat komisi8@yahoo.com. Jawaban ini mengundang cemooh karena selain menggunakan domain gratis yang disediakan Yahoo, alamat tersebut ternyata tidak ada

Read More

9:17 AM | 0 komentar

DPR Bantah Revisi UU Untuk Kerdilkan KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, menegaskan gagasan untuk merevisi Undang-undang KPK tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan lembaga penjerat koruptor tersebut. Sebaliknya, langkah itu dimaksudkan untuk menyelaraskan perangkat hukum di Indonesia.

"Yang mengurangi [peran KPK] itu siapa? Itu kan sudut pandang ICW [Indonesia Corruption Watch]. Entah ada agenda apa ICW itu. Kalau kami tak ada kepentingan apapun," bantahnya, Jumat 29 April 2011 sore usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali.

Kendati begitu, ia tak menampik jika DPR merasa kewenangan KPK terlalu berlebihan. KPK, kata dia, selama ini memiliki kewenangan yang besar yang dapat memengaruhi Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. "Lantaran itu kami ingin menyelaraskan perangkat hukum yang ada. Dengan revisi, justru kami ingin meluruskan hal-hal yang mengganjal selama ini," tandasnya.

Ia mengaku tak habis pikir satu lembaga seperti KPK memiliki kewenangan yang begitu luas mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. "Bagaimana mungkin tindakan itu dilakukan sekaligus oleh satu lembaga. Selain itu, tidak ada istilah SP3 di KPK. Padahal, itu [SP3] merupakan hak setiap orang," papar Aziz.

Aziz juga menyoroti kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Menurutnya, tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengawasi tindakan KPK dalam mencari bukti tersebut. "Siapa yang mengawasi tindakan itu, tidak ada," jelasnya.

Meski begitu, Aziz mengaku rencana revisi belum dalam waktu dekat. Dia menjelaskan, keinginan pemerintah sendiri revisi dapat dilakukan tahun ini. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya belum menerima draf revisi UU KPK. "Revisi masih lama. Sampai sekarang drafnya juga belum saya kita terima. Makanya ICW jangan cepat bereaksi dulu," sarannya.

Sebelumnya, kritik soal rencana DPR merevisi UU KPK juga datang dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Menurut mereka, itu adalah upaya sistematis untuk melemahkan KPK.

Indikasi upaya pelemahan memuncak setelah KPK menahan 24 politisi yang terlibat dalam kasus suap cek pelawat senilai Rp24 miliar dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom.

• VIVAnews.com

Read More

5:40 AM | 0 komentar