Negara-negara Uni Eropa (EU) mencapai kesepakatan awal, Jumat, untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Suriah dan mempertimbangkan langkah-langkah pembatasan lain sebagai tanggapan atas penumpasan terhadap pemrotes oleh pemerintah Suriah, kata beberapa diplomat. Pada pertemuan di Brussel, para duta besar negara-negara EU memberikan lampu hijau bagi embargo senjata dan peralatan yang digunakan untuk penindasan, dan langkah itu akan disahkan dalam beberapa hari mendatang. "Ada kesepakatan politis bagi embargo senjata," kata seorang diplomat EU. "Mereka juga setuju mempersiapkan sanksi-sanksi individu."
Seorang juru bicara Hongaria, yang saat ini mendapat giliran menjadi ketua EU selama enam bulan, mengatakan, persiapan-persiapan bisa dilakukan dengan cepat. "Negara-negara EU memahami keadaan buruk di Suriah. Kepresidenan menegaskan bahwa secepat mungkin kami akan membahas usulan itu, kami mulai mempersiapkan sanksi-sanksi," katanya.
Suriah sejak pertengahan Maret dilanda protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menuntut reformasi besar-besaran di negara yang dikuasai Partai Baath selama hampir 50 tahun itu. Kamis, kelompok HAM Suriah, Sawasiah, mengatakan, pasukan keamanan Suriah membunuh sedikitnya 500 warga sipil dalam penumpasan terhadap "unjuk rasa damai".
Sawasiah, yang didirikan oleh pengacara HAM Suriah yang dipenjara, Mohannad al-Hassani, juga mengatakan, ribuan orang Suriah ditangkap dan puluhan orang hilang setelah demonstrasi menuntut kebebasan politik dan diakhirinya korupsi meletus hampir enam pekan lalu. Pemerintah mengumumkan serangkaian langkah reformasi dalam upaya menenangkan pemrotes, termasuk pembebasan tahanan dan rencana membuat undang-undang baru mengenai media dan perizinan bagi partai politik.
Presiden Assad juga memutuskan mencabut undang-undang darurat, yang disusun pada Desember 1962 dan diberlakukan sejak Partai Baath berkuasa pada Maret 1963.
Seorang juru bicara Hongaria, yang saat ini mendapat giliran menjadi ketua EU selama enam bulan, mengatakan, persiapan-persiapan bisa dilakukan dengan cepat. "Negara-negara EU memahami keadaan buruk di Suriah. Kepresidenan menegaskan bahwa secepat mungkin kami akan membahas usulan itu, kami mulai mempersiapkan sanksi-sanksi," katanya.
Suriah sejak pertengahan Maret dilanda protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menuntut reformasi besar-besaran di negara yang dikuasai Partai Baath selama hampir 50 tahun itu. Kamis, kelompok HAM Suriah, Sawasiah, mengatakan, pasukan keamanan Suriah membunuh sedikitnya 500 warga sipil dalam penumpasan terhadap "unjuk rasa damai".
Sawasiah, yang didirikan oleh pengacara HAM Suriah yang dipenjara, Mohannad al-Hassani, juga mengatakan, ribuan orang Suriah ditangkap dan puluhan orang hilang setelah demonstrasi menuntut kebebasan politik dan diakhirinya korupsi meletus hampir enam pekan lalu. Pemerintah mengumumkan serangkaian langkah reformasi dalam upaya menenangkan pemrotes, termasuk pembebasan tahanan dan rencana membuat undang-undang baru mengenai media dan perizinan bagi partai politik.
Presiden Assad juga memutuskan mencabut undang-undang darurat, yang disusun pada Desember 1962 dan diberlakukan sejak Partai Baath berkuasa pada Maret 1963.
0 komentar:
Post a Comment